Batu, 13 April 2026 — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Jatim Puspa Plus Angkatan I yang digelar di Hall Arjuna, Hotel Selecta, Kota Batu, Senin malam (13/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur desa dan pendamping dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Sebelum acara pembukaan dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu diarahkan untuk mengikuti pretest serta memahami kontrak belajar atau tata tertib selama pelaksanaan bimtek. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta sekaligus menyamakan persepsi terkait tujuan dan mekanisme pelatihan.

Acara pembukaan berlangsung khidmat dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Achmad Khamim. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa DPMD Provinsi Jawa Timur, Kamil.

Dalam laporannya, Kamil menyampaikan bahwa peserta bimtek berasal dari 11 kabupaten di Jawa Timur, yakni Tulungagung, Blitar, Pasuruan, Mojokerto, Lumajang, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Madiun, Bangkalan, dan Sampang. Peserta terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, serta pendamping kabupaten, kecamatan, dan desa.

“Setiap angkatan diikuti oleh 75 peserta yang terdiri dari 25 sekretaris desa, 25 bendahara, dan 25 pendamping. Total keseluruhan peserta hingga Angkatan II mencapai 119 orang,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang APBD, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2026, serta Keputusan Gubernur Jawa Timur terkait penetapan pagu bantuan keuangan khusus (BKK) kepada kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Ir. Budi Sarwoto, MM, dalam sambutannya menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait pelaksanaan Program Jatim Puspa Plus. Ia mengungkapkan bahwa terdapat penurunan cakupan wilayah program dibandingkan tahun sebelumnya, dari 30 kabupaten/kota menjadi 22 kabupaten/kota.

“Rasio pendampingan saat ini adalah satu pendamping untuk 15 keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini harus dimaksimalkan agar pendampingan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Budi juga menyoroti pentingnya program ini dalam konteks pembangunan daerah. Dengan jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai sekitar 42 juta jiwa, program pemberdayaan desa menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan. Program ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam membangun dari desa, serta visi Nawa Bhakti Satya menuju Jawa Timur yang sejahtera.

Ia menegaskan bahwa sasaran utama program ini adalah kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak, dengan basis data mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Dinas Sosial.

Lebih lanjut, inovasi dalam Program Jatim Puspa Plus juga terus dikembangkan, di antaranya melalui pendekatan ekonomi berjejaring guna menciptakan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, program ini juga menyasar KPM yang telah lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan batas usia maksimal 60 tahun.

“Nilai bantuan juga mengalami peningkatan, dari sebelumnya Rp2,5 juta menjadi Rp3 juta per KPM dalam bentuk barang produktif,” tambahnya.

Berdasarkan evaluasi selama tujuh tahun pelaksanaan, Program Jatim Puspa Plus telah menjangkau 795 desa dan memberdayakan lebih dari 33.200 keluarga penerima manfaat.

Kegiatan pembukaan ditutup dengan resmi dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi bimbingan teknis sesuai agenda yang telah ditetapkan. Bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan sinergi para pemangku kepentingan dalam mendorong kemandirian ekonomi desa di Jawa Timur.